Askam Tuasikal

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura

DOI: https://doi.org/10.19184/jauj.v11i2.1266 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the local government planning and budgeting process. The study was conducted in Central Maluku Regency, Maluku Province, with a focus on observing the activities of personnel responsible for regional development planning and budgeting. The expected contributions of this study are, first, to enrich the accounting literature, especially public sector accounting and regional finance, and second, to serve as a consideration for the Central Maluku Regency government in the development planning and budgeting process. The research findings indicate that the development planning and budgeting process in Central Maluku Regency is still weak, this is caused by the still weak knowledge and understanding of regional development planning and budgeting officials in interpreting planning and budgeting indicators, as well as the mismatch of educational backgrounds with the technical jobs they occupy. Other findings indicate the still low commitment and loyalty of regional government planning and budgeting officials in realizing development content reflected in regional development documents, such as the RPJMD, Renja, and RKPD. For future research, it is recommended to expand the objects of observation by considering other variables that have not been studied in this study, for example by making comparisons between several local governments with a longer observation period.

Keywords: Planning, Budgeting, Local Government

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah menguji proses perencanaan dan penagggaran pemerintah daerah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah provinsi Maluku dengan fokus pengamatan pada aktivitas personel yang bertanggungjawab dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Kontribusi yang diharapkan dari pnelitian ini adalah pertama, memperkaya kepustakaan ilmu akuntansi, khusunya akuntansi sektor publik, dan keuangan daerah, kedua, sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah di kabupaten Maluku Tengah masih lemah, hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pengetahuan dan pemahaman aparatur perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dalam memaknai indikator perencanaan dan penganggaran, serta ketidak sesuaian latarbelakang pendidikan dengan pekerjaan teknis yang ditempati. Temuan lainnya menunjukkan masih rendahnya komitmen dan loyalitas aparatur perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dalam mewujudkan muatan-muatan pembangunan yang tercermin dalam dokumen pembangunan daerah, misalnya RPJMD, Renja, dan RKPD. Untuk penelitian mendatang disarankan memperluas objek pengamatan dengan mempertimbangkan variabel lain yang belum dikaji dalam penelitian ini, misalnya melakukan perbandingan antara beberapa pemerintah daerah dengan periode pengamatan yang lebih lama.

Keywords: Perencanaan, Penganggaran, Pemerintah Daerah

REFERENCES

Sri Rahayu; Unti; dan Didied, (2007). Studi Fenomenalogis Terhadap Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi, SimposiumNasional Akuntansi X, Makassar 26-28 Juli 2007. 

Darmanto dan Yulia Yustikasari, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah, Makassar 26-28 Juli 2007 

Fadel, Muhammad, 2007. Kapasitas Manajemen Kewirausahaan dan Kinerja Pemerintah Daerah (studi Kasus Provinsi Gorontalo). Gadjah Mada University Press. 

Fozzar, Ardian. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in The Public Sector and Their Implications For Pro-poor Budgeting, Center For Aid and Public Expendeture, Overseas Development Institue (ODI), Working papar. 

-------------. 2006b. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 

Pokja 30 (Forum Himpunan Pokja 30/Lembaga untuk Advokasi Kebijakan Publik). 2005. Analisis RAPBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2005. www. Samarinda.go.id. 

Gordon, L.A., dan Sellers F.E., (1984). Accounting and Budgeting Sistem: The Issue of Congruency. Journal of Accounting and Public Policy. 3. 259- 292. 

Halim. A., 2001a . Manajemen Keuangan Daerah APBD. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta. 

Hoesada.J. 2005. Memahami Kerangka Konseptual Dalam Akuntansi Pemerintahan. Media Akuntansi. Edisi. 48. Agustus: 38-40. 

Ikhsan, A dan Ishak, M. 2005. Akuntansi Keperilakuan. Salemba Empat. Jakarta. Jonsson, S. 1982. Budgetary Behavior in Local Government-a Case Study over 3 years. Accounting, Organizations and Society. 7: 287-304 

Kusuma. I.W. 2004. Perlukah Akuntan Memahami Aspek Keperilakuan?. Media Akuntansi. No. 42/Tahun XI: 50-53. 

Mardiasmo, 2005. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. Moleong, L.J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Media Akuntansi. 2003. Gaya Bupati Menekan Korupsi di Sleman. Edisi No. 34. Juni-Juli: 20-21. 

Munawar. 2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. Tesis. Universitas Brawijaya. Malang. 

Nordiawan. D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. Coryanata Isma, 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengatahuan Dewan Tentang Anggaran Pengawasan Keuangan Daerah. SNA X Makassar, 26- 28 Juli 2007. 

Saladien. 2006. Rancangan Penelitian Kualitatif. Modul Metodologi Penelitian Kualitatif, Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 6-7 Desember. ASPP-03 21 

Von Hagen, Jurgen, 2002. Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance. The Economic and Social Review 33 (3): 263-284. Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi, 2007> Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran. (Studi pada Kabupaten adn Kota Se Jawa-Bali), SNA X. Makassar 26-28 Juli, 2007. Suryani, S. 2004. Penyusunan Anggaran Partisipatif Berbasis Kinerja dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Nilai-Nilai Budaya Sumba Timur. Tesis-S2. Universitas Brawijaya. 

Yuwono, S., I.T. Agus, dan Hariyandi. 2005. Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja). Bayumedia Publising, Malang. 

Sony Yuwono, dkk (2008) Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). Bayumedia Publishing, Edisi Pertama, Malang. 

Tuasikal, Askam, (2011). Pengangaran Sektor Publik: Tinjauan dari Persfektif Teori Keagenan (agency theory). Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura, Ambon. 25 Maret. 

Wahyuni. T. 2006. Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Kementerian/Lembaga: Masih Harus Banyak Berbenah. www. bpkp.go.id