Sri Puspita Sari
Universitas Jember, Indonesia
Kartika
Universitas Jember, Indonesia
Whedy Prasetyo
Universitas Jember, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.17952
ABSTRACT
Heritage assets become one of the assets owned by the government. Heritage asset accounting treatment is also inseparable from the problems of recognition, valuation and disclosure. This article tries to explain the reality that occurs in the implementation of policies related to accounting treatment for heritage assets. Based on the results of research on the heritage assets of the Museum of Ten November through interviews with informants and data analysis, it can be concluded that the accounting treatment of some of the heritage assets of the Museum of Ten November has been in accordance with applicable regulations, namely PP No. 71 Year 2010. Criteria for heritage assets belonging to the Museum of Ten November in accordance with the criteria for heritage assets listed in PP No. 71 of 2010. While in terms of valuation, the heritage assets of the Museum of Ten November are carried out appraisal especially for heritage assets which are acquired by way of buying. Disclosure of heritage assets belonging to the Ten November Museum is disclosed in the Notes to the Financial Statements (CALK) by stating the values and mentioned as historical objects.
Keywords: Disclosure, Heritage Assets, Recognition, Valuation
ABSTRAK
Aset warisan menjadi salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintah. Perlakuan akuntansi terhadap aset warisan juga tidak terlepas dari masalah pengakuan, penilaian, dan pengungkapan. Artikel ini berusaha menjelaskan realitas yang terjadi dalam implementasi kebijakan terkait perlakuan akuntansi untuk aset warisan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aset warisan Museum 10 November melalui wawancara dengan informan dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap sebagian aset warisan Museum 10 November telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PP No. 71 Tahun 2010. Kriteria aset warisan milik Museum 10 November sesuai dengan kriteria aset warisan yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2010. Sementara dalam hal penilaian, aset warisan Museum 10 November dilakukan penilaian khusus untuk aset warisan yang diperoleh melalui pembelian. Pengungkapan aset warisan milik Museum 10 November diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dengan mencantumkan nilai-nilainya dan disebutkan sebagai benda-benda bersejarah.
Keywords: Pengungkapan, Aset Warisan, Pengakuan, Penilaian
REFERENCES
Ardana. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Ardiyos. 2012. Kamus Standar Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (BPS). https://sidoarjokab.bps.go.id.
Cressey, Donald R. 1953. Other People’s Many. Paterson Smith. Montclair.
Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2006. Pengantar Manajemen. Edisi Pertama. Jakarta.
Griffin, Jill. 2002. Customer Loyalty. Menumbuhkan Dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan. Jakarta; Erlangga.
Hasibuan, Malayu S. P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
Hery. 2013. Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I), Cetakan Pertama, Jakarta: Caps (Center Of Academic Publishing Service).
IAI. 2012. Standart Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Indonesia Corruption Watch (ICW). 2015-2018. Jumlah Kasus Korupsi. Icw, Jakarta.
Kreitner, R. dan Kinicki, A. 2005. Perilaku Organisasi. Buku 1. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
Laksmi, P. S. dan I Ketut Sujana. 2019. Pengaruh Kompetensi Sdm, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. E-Jurnal Akuntansi. 26 (3).
Putra, M. A. P. dan Nugroho Tulus Rahayu. 2019. Analisis Fraud Diamond Theory Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Prosiding. Vol2.
Sari, M. E, Fefri I. A. dan Salma Taqwa. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. 1(3)
Sastrohadiwiryo, B.S. 2011. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sigit, Soehardi. 2003. Perilaku Organisasi. Yogyakarta : Terbitan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa.
Soelaiman. 2007. Manajemen Kinerja - Langkah Efektif Untuk Membangun Mengendalikan Dan Evaluasi Kerja. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Intermedia Personalia Utama.
Wijayanti, Provita dan Rustam Hanafi. 2018. Pencegahan Fraud Di Pemerintah Desa. Jurnal Akuntansi Multiaradigma. 9(2).
Wirakusuma, I G. dan Putu Ery Setiawanpengaruh. 2019. Pengendalian Internal, Kompetensi Dan Locus Of Control Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. E-Jurnal Akuntansi. 26 (2).
Wolfe, David T Dan Dana R. Hermanson. 2004. The Fraud Diamond: Considering The Four Elements Of Fraud. Cpa Journal (Management Fraud): 38-42.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Zulkarnain, R. M. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta. Accounting Analysis Journal 2 (2): 125-130.
