Sugiyanta
Magister Akuntansi, UNS Surakarta
DOI: https://doi.org/10.19184/jauj.v14i1.2504
ABSTRACT
Infrastructure development is one of important aspects in achieving high economic growth of all regions in Indonesia. On the other hand, portion of capital expenditure in the budget of Local Government spending a very important component for the realization of capital expenditure undertaken local governments will have a multiplier effect to drive the regional economy. Therefore, the higher the ratio of capital spending in the budget structure, is expected to be the better its impact on economic growth. The purpose of this study was to analyze the influence of Local Independence (Local Own Source Revenue/PAD), General Purpose Grant DAU, Specific Purpose Grant (DAK), Shared Fund (DBH), Personnel Expenditures, and Surplus of Budget Financing (Silpa) in allocating of capital expenditures. Population of this research is the local goverment in Indonesia with year study period from 2011 to 2013. This study uses multiple linear regression analysis to examine the effect between variables. The result of this study shows that empirical evidence that Specific Purpose Grant and Surplus of Budget Financing has positive effects to capital expenditure. While the Local Own Source Revenue General Purpose Grant, Shared Fund, and personnel expenditures holds negative effects to capital expendicture.
Keywords: Fiscal Decentralization, General Allocation Fund, Capital Expenditure, Local Own Source Revenues, personnel expenditure, Grants
ABSTRAK
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di seluruh wilayah di Indonesia. Di sisi lain, porsi belanja modal dalam anggaran belanja Pemerintah Daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk realisasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah akan memiliki efek pengganda untuk mendorong perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio belanja modal dalam struktur anggaran, diharapkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah (PAD), Hibah Tujuan Umum (DAU), Hibah Tujuan Khusus (DAK), Dana Bersama (DBH), Pengeluaran Personel, dan Surplus Anggaran (SILPA) dalam alokasi belanja modal. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia dengan periode studi tahun 2011 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh antar variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa Hibah Tujuan Khusus dan Surplus Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Sementara itu, hibah pendapatan lokal dari sumber daya sendiri untuk tujuan umum, dana bersama, dan pengeluaran personel memiliki dampak negatif terhadap pengeluaran modal.
Keywords: Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Sumber Sendiri Lokal, pengeluaran personel, Hibah
REFERENCES
Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
Abdullah, Sukriy & Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI. Yogyakarta : 1140-115.
Abdullah,Rozali. 2002. Pelaksanan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu alternativ. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Ardhini, & Sri Handayani. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang
Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali. 2000. The causal relationship between tax revenues and government spending in Malaysia.
Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis tentang tingkat efiseinsi dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur. Jurnal Litbang NTT, IV-03
Bird, R.M., dan F. Vaillancourt, 2000, Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Blackley, P. R. 1986. Causality between revenues and expenditures and the size of the federal budget. Public Finance Review, 14(2), 139-156. Chicago.
Darmayasa, I. N., & Suandi, I. K. 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi 17, Lombok, Universitas Mataram 24-27 September 2014.
Darwanto, Y. Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Urnum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X.
Davey, K.J., 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, UI Press: Jakarta.
Decentralization Support Facility, Kementerian Keuangan & LPEM FEUI. 2010. Bagaimana Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Belanja Modal?. Dipresentasikan pada Pelatihan Analisis Data Keuangan 2010, Jakarta.
Devas, N. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press: Jakarta.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat, Jakarta.
Holtz-Eakin, Doglas, Harvey S & S chuyley Tilly, 1994. Intempora Analysis of State A Local Government Spending: Theory and Tests. Journal of Urban Economics 35: 159 – 174.
Http://bisnis.liputan6.com/read/2177133/anggaran-infrastruktur-jokowi-cetak rekor-tertinggi-dalam-5-tahun (diakses 20 Desember 2015)
http://portalkbr.com/gun_gun_gunawan_/0413/wamenkeu__banyak_daerah_klai m_silpa _sebagai_pad/21352.html (diakses 15 Desember 2015 jam 13.15)
Humes, Samuel, IV 1991. Local Governance and National Power. New York: Harvester/Wheatsheaf.
Jaluhita, Narendra. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Seluruh Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia).Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Jaya, I., & Dwirandra, A. A. N. B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 7(1), 79-92.
Jensen, M & Meckling W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, AgencyCost And Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3: 305- 360
Jiwatami, S. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). Makalah pada Simposium Nasional Akuntansi XVI Mataram.(Artikel ke-146).
Kaddour Mehiriz and Richard Marceau. 2014. The Flypaper And Asymmetric Effects Of Intergovernmental Grants To Quebec Municipalities. Journal: Public Budgeting & Finance, Volume 34, Number 1, Page 85
Legrenzi, G., & Milas, C. 2001. Non linear and asymmetric adjustment in the local revenue-expenditure models: some evidence from the Italian municipalities. University of Milan, Working Paper.
Maryadi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012.
Menteri Dalam Negeri 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Menteri Dalam Negeri. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.
Menteri Dalam Negeri. 2013. Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.
Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Accounting Analysis Journal. No.1Vol (3)
Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). Jurnal AKuntansi dan Auditin Indonesia. Vol. 8
Rahman, Herlina. 2005. Pendapatan Asli Daerah
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Salancik, G. R., & Pfeffer, J. 1978. Who gets power—and how they hold on to it: A strategic-contingency model of power. Organizational dynamics, 5(3), 3- 21.
Shah, A., dan Z. Qureshi, 1994, Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia, The World Bank: Washington, D.C
Shah, Anwar. 1994. “A Fiscal Needs Approach to Equalization Transfers in a Decentralized Federation.” Policy Research Working Paper no. 1289, World Bank, Washington, DC.
Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka eningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah disampaikan dalam rangka Orasi Ilmiah. Bandung, 10 April 2002.
Siswantoro, D. Kusnandar. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
Sumarmi, S. 2010. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta (Doctoral dissertation, Tesis. Yogyakarta).
Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 1(2), 124-142.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).
Utomo, Warsito. 2001. Peranan dan Strategi Peningkatan PAD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Von Furstenberg, G. M., Green, R. J., & Jeong, J. H. 1986. Tax and spend, or spend and tax?. The Review of Economics and Statistics, 179-188.
Wahyuni, & Priyo Hari Adi. (2009, Oktober). Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil. Dipresentasikan pada The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya
Waluyo, Joko. 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Indonesia. Parallel Session IA di Wisma Makara, Kampus UI-Depok, 12 Desember 2007.
Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal. No.1 Vol (3)
Yovita, Farah Marta & Dwi Cahyo Utomo. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010). Jurnal Akuntansi. Universitas Diponegoro
Published
30-06-2016
Issue
Vol. 14 No. 1 (2016): Jurnal Akuntansi Universitas Jember
Pages
19-40
License
Copyright (c) 2016 Jurnal Akuntansi Universitas Jember
How to Cite
Sugiyanta (2016). DANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 14(1), 19-40 https://doi.org/10.19184/jauj.v14i1.2504
